KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN KEPALA DESA. U. ABSTRAK: bahwa Peraturan Bupati Brebes Nomor 024 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung kebutuhan yang terjadi dalam pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa sehingga perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan. melaksanaan urusan umum seperti penataan administrasi Perangkat Desa, penyediaan prasarana Perangkat Desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas dan pelayanan umum; c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2. JAKARTA, KOMPAS. 5. E. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Pemerintah Desa utamanya pelayanan kepada masyarakat dan upaya menjaga kesehatan masyarakat dalam situasi bencana non-alam dibutuhkan pengaturan tentang Perangkat Desa yang selaras dengan perkembangan keadaan; b. E. ABSTRAK: Dasar Pertimbangan Perbup ini adalah: a. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 2 Tahun 2019 tentang PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA NOMOR 08 TAHUN 2018 TENTANG PEMERINTAH DESA. Judul. CATATAN: Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Februari 2022. Pengangkatan dan. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. 38, BD. Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Jombang Nomor 15 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 15/E), diubah sebagai berikut: 1. Perubahan Tarif Retribusi Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Alat Pemadam Kebakaran. Glosarium. Yaitu. desa. pdf. ABSTRAK: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 69 Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 1 Tahun ,2015 tcntang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perangkat Desa; Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2007; Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2015; Undang. Ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) diubah; 3. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2016 tetang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa , tidak sesuai dengan Perkembangan kondisi saat ini , sehingga perlu ditinjau kembali ; b. Melaksanakan koordinasi, pelayanan, penyuluhan. 6. Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Agustus 2017. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksana Perda No 8 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa T. Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri. Tipe Dokumen. Perangkat Desa; 3. Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 37 Tahun 2017 tentang Perubahan. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 55 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan. Berikut ini rincian besaran Siltap dan cara menghitung Siltap menurut PP nomor 11 tahun 2019 : Kepala Desa (Kades) paling sedikit Rp 2. Peraturan Bupati | Berlaku. 2022. DESA. Perangkat Desa DETAIL PERATURAN Abstrak. Parsf KoJrj^^^S Undang Nomor 6 Tabun 2014 tentang Desa (Lenjib^ajl Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor aba n Lembara Negara Republik Indonesia 3. Perangkat Desa ditandatangani Kepala Desa atau pihak yang diberikan kewenangan. 6 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017 Nomor 37) diubah sebagai berikut: 1. Pelaksana Kewilayahan adalah. Peraturan Bupati Tegal Nomor 52 Tahun 2015 diubah. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bogor, yang. perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. U. 221-Hukham/2020 Tentang Pemberlakuan PSBB; Perbup No. Perangkat Desa diangkat oleh Kepala. Peraturan Perundang-undangan. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksana Perda No 8 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa T. (2) Atas usulan tersebut: a. TENTANG . 5. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasuruan Nomor 64 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum pemberian Penghasilan tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lainnya Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Anggota Badan Permusyawaratan Desa serta Insentif Ketua Rukun Tetangga dan Insentif Ketua Rukun Warga. Indonesia, Kabupaten Sidoarjo. Penghasilan Kepala Desa Dan Perangkat Desa Di Kabupaten Wonosobo: Isi Peraturan: Mencabut Perbup Nomor 3 tahun 2016. Penelitian ini berangkat dari pokok persoalan mengenai pengaturan pengangkatan perangkat desa di Kabupaten Blitar pasca penganuliran syarat domisili calon perangkat desa oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (Pasal 50 Ayat 1 huruf c) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa) karena terbukti inkonstitusional. PERANGKAT DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Menimbang Mengingat : a. Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan: a. bahwa beberapa ketentuan dalam pedoman alokasi dana perimbangan desa mengenai sasaran penggunaan alokasi dana desa perlu ada penambahan berupa peningkatan penghasilan kepala desa, penghasilan perangkat desa, tunjangan badan permusyawaratan desa. Perangkat Desa Lainnya setiap bulan secara terus menerus dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD. Sebagai contoh peraturan daerah yang mengatur pemberhentian perangkat desa, baik itu sekretaris desa maupun perangkat desa lainnya, adalah Peraturan. Tahun. Permendagri No 83 Tahun 2015 9. U. Judul. Perangkat Desa terdiri atas : a. 48. 27_2018 tentang Hari Kerja, Jam Kerja, Cuti, Pakaian Dinas Serta Atribut Kepala Desa dan Aparatur Pemerintah Desa. 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PP No. petunjuk-pelaksanaan-pengangkatan-pemberhentian-perangkat-desa. Berita sebelumya PERBUP NO. Tahun. E. Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa. Belum Tersedia. Pedoman Organisasi Perangkat Desa. tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 dan Pemberhentian Perangkat Desa, maka Peraturan Bupati Cir-ebon Nomar 121 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa perlu untuk dilakukan penyesuaian; b. 2. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 01 Tahun 2016. Mempawah No. Peraturan Bupati (PERBUP) NO. Perbup Gunungkidul No. PENGHASILAN - KEPALA DAN PERANGKAT DESA - PERUBAHAN. Judul. 2021/NO. Mulai dari Sekdes, Kaur, Kasi, dan Kepala Dusun. Peraturan Perundang-undangan. 1. Bagian Hukum Kab. Bandung Barat No. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5); Peraturan Menteri. Peraturan Bupati (PERBUP) NO. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor ~, Tahun 2017 ten tang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa. Peraturan Bupati (PERBUP). Beberapa ketentuan diubah. Judul. Kapan Undang-Undang Desa Diberlakukan? Undang-Undang Desa diberlakukan pada tahun 2014, yaitu dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun. 779. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2017 Nomor 1); 13. Dan Perbup mengenai besaran Siltap Perangkat Desa tersebut mesti mengacu pada PP 11 tahun 2019. TENTANG DATABASE PERATURAN. 35. Jenis. 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Perbup Gunungkidul No. ABSTRAK: bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 terkait dengan syarat calon Kepala Desa dan Perangkat Desa serta karena adanya perkembangan situasi dan kondisi di Kabupaten Jepara, yang telah ditindaklanjuti dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 17. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan. 2021. Peraturan Bupati Batang Nomor 9 Tahun 2016 diubah. 38 Tahun 2000; UU No. 308 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kuningan Nomor 85 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian dan Alih Jabatan Perangkat Desa. 2. perbup; kepbup; ranperda; menu; perda. Peraturan Daerah ini mengatur tentang: Ketentuan Umum, Organisasi Pemerintah Desa, Penataan Perangkat Desa, Pekerja Desa, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup. PERDA. E. 1 juli 2020: download: peraturan daerah kabupaten flores timur nomor 10 tahun 2014 tentang badan pemusyawaratan desa. Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Agustus 2019. Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Pengangkatan Perangkat Desa, Pengisian Kekosongan Jabatan Sekretaris Desa,. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten tegal Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Lainnya. Banyumas No. Judul. menjalani masa kerja PNS selama 6 (enam) tahun dapat diangkat. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 74 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021. (PERBUP) tentang. Judul. Indonesia, Kabupaten Cianjur. Login Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2020. CATATAN: Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Januari 2022. Login. ABSTRAK: CATATAN:2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan. d. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 100 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa. 2, BD. 1. PERANGKAT DESA – PETUNJUK – PERUBAHAN. Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa. Cibinong. Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Klaten Nomor 96 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten KlatenPeraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 April 2021. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 4 Tahun 2018 tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa Serta Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Mengingat : 1. Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Perubahan Atas Perbup Semarang No. Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Malang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Badan Pemberdayaan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 28/D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku mulai. Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan pada Pasal 6 mengenai Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil tidak mendapatkan Penghasilan Tetap. Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juni 2017. Tematik. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Brebes Nomor 17 Tahun 2022 Perubahan atas Peraturan Bupati rebes Nomor 89 Tahun 2021 tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penghasilan yang Sah Lainnya bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya Pedoman Teknis Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. 33 Tahun 2003; - UU No. 37. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Jepara No 36 tahun 2016 tentang Pedoman Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Tinggalkan Balasan Batalkan balasan. Bagian Hukum Kab. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. . Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 76 Tahun 2016 tentang Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Lainnya Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa di Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016. ABSTRAK:. Penghasilan tetap diberikan kepada kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa lainnya dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD atau sumber lain dalam APBDesa selain dana desa. STATUS PERATURAN. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonosobo Nomor 27 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 tahun 2016 tentang Pencalonan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Perangkat Desa. 43, Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2020 Nomor 43. Peraturan Bupati (PERBUP) NO. docx BUPATI MALANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 81 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MALANG, Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan umum, pengisian perangkat desa, penjaringan dan penyaringan, mutasi, pengangkatan, biaya, tim fasilitasi tingkat kecamatan, ketentuan llain-lain dan ketentuan penutup. 2023. Download. persyaratan. E. Nomor. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dirnaksud pada huruf a, maka pengaturan tentang. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah. Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat. Perangkat Desa terdiri atas : a. 22 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengangkatan dan. 6/1503/418. ABSTRAK:. CATATAN: Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Februari 2017. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5); 22. Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa Semua itu ada aturannya, dari regulasi UU turun PP, dan Permen, sampai Perbup, sudah mengatur tentang pemberhentian dan pengangkatan perangkat Desa. Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberhentian Perangkat Desa ABSTRAK: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (7) dan pasal 14 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberhentian Perangkat Desa; FILE-FILE PERATURAN. 13 hal. 2017 . ABSTRAK: CATATAN: Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Januari 2016. Sanksi, dan 5. 83/2015 – Pengangkatan dan Pemberhentian. Indonesia, Kabupaten SitubondoTipe Dokumen. ABSTRAK:. 2020/No. ABSTRAK: bahwa Peraturan Bupati Brebes Nomor 024 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung kebutuhan yang terjadi dalam pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa sehingga perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud. TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA. 2020. Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Login Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2020. Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perangkat Desa. 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);. melaksanaan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, ABSTRAK: bahwa perangkat desa sebagai penyelenggara pemerintahan desa harus mampu melaksanakan tugas dan fungsi guna kesejahteraan masyarakat di desa; bahwa untuk mewujudkan kelancaran, efektifitas, dan kepastian hukum dalam proses pengisian jabatan perangkat desa di Kabupaten Karanganyar dan untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2015 tentang. Kuningan No. Peraturan Bupati (PERBUP) NO. Antusias Pendaftar Perangkat Desa Gedangan. PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN, TAMBAHAN PENGHASILAN DAN PENGHARGAAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DI KABUPATEN. 4. T. Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Jaminan Kesehatan, Hak Pejabat Kepala Desa dan Pelaksana Tugas Harian Perangkat Desa, Hak Kepala Desa dan Perangkat Desa Yang Direhabilitasi, Pengawasan dan Ketentuan Penutup. 2018. Judul. Dasar Hukum: Undang-Undang. 3. Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 54 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA ABSTRAK:. ABSTRAK: Menimbang : a. 2021/No. Berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, dan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa, serta untuk kelancaran dan ketertiban penyelenggaraan pemerintah Desa. 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kuningan Nomor 84 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa. 10. Indonesia, Kabupaten Hulu Sungai Utara. NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BLORA, Menimbang : bahwa agar pelaksanaan pemerintahan desa dapat berjalan dengan efektif dan efisien serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (4), Pasal 9 ayat (3), Pasal 13 ayat (4), Pasal 17, Pasal 21, Pasal 27. ABSTRAK: a. bahwa dalam rangka memberikan pedoman terhadap pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku, maka Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 72 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten. T. Tahun.